Dugaan Pemalsuan Ijasah, Kapolda Sumut Diminta Selidiki Kinerja Aparat Kepolisian di Nias

Nias, chronosdaily.com – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Martuani Siregar Sormin diminta turun melakukan pengawasan dan pemeriksaan tegas terhadap kinerja polisi dan aparat penegak hukum di Nias. Soalnya, sudah bertahun-tahun kasus dugaan serangkaian pemalsuan dan dugaan penipuan yang dilakukan anggota DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa tidak ditindaklanjuuti. Malah diendapkan.

Ketua Media Patritot Indonesia Nias (MPI Nias) Loozaro Zebua menuturkan, paling tidak ada serangkaian dugaan pemalsuan ijasah yang dilakukan politisi Nias Herman Jaya Harefa, yang sudah dilaporkan ke polisi. Namun tidak pernah tahu juntrungannya. Loozaro Zebua menyampaikan, ijasah yang dipakai Herman Jaya Harefa adalah illegal. Ijasah itu dipergunakan untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada pemilu lalu. Pihak penyelenggaran Pemilu yakni KPUD Kota Gunungsitoli dan Bawaslu Kota Gunungsitoli bungkam atas laporan ijasah illegal itu.

“Bahkan, kepolisian yang kami lapori dugaan pemalsuan ijasah itu juga tidak menindaklanjutinya dengan seksama. Karena itu, kami berharap Kapoldasu yang baru Bapak Irjen Pol Martuani Siregar Sormin harus turun tangan menelisik kinerja polisi di Nias,” tutur Loozaro Zebua, Kamis (09/01/2020).

Dia melanjutkan, ijasah yang dipakai Herman Jaya Harefa yang kini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli itu tidak memiliki nomor seri sebagai ijasah. Sekolah dan kampus yang mengeluarkan ijasah itu pun tidak memiliki ijin dalam penyelenggaraan Ujian Negara. “Padahal kami sudah membuka dan melaporkan semua pelanggaran yang dilakukannya. Tidak pernah diusut,” tutur Loózaro.

See also  Menkes: Dukung Program Vaksinasi Nasional dan Tetap Jalankan Protokol Kesehatan

Adalah fakta hukum, lanjutnya, Surat Keputusan mengenai Ijin Program Studi di kampus Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos (STT Sunsugos) Jakarta, tempat Herman Jaya Harefa mengaku berkuliah dan memperoleh ijazahnya, baru terbit pada tanggal 30 Januari 2013. “Kok ijasah terbit pada tanggal 1 Januari 2013,”ujarnya.

Kinerja aparat kepolisian dan aparat hukum di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara, menurut Loózaro sangat dipertanyakannya. Tidak professional, sarat dengan dugaan kepentingan keberpihakan kepada Herman Jaya Harefa. Dan malah disuruh menyerang balik Loózaro Zebua, untuk membungkamnya. Tindakan sangat fatal yang dilakukan Herman Jaya Harefa mengaku telah kuliah di STT Abdi Sabda Filadelfia Internasional di Jakarta. Dia mengaku kuliah di kampus STT Abdi Sabda Filadelfia International itu sejak tahun 2017, sehingga mendapat Akta pada Tahun 2011. “Pertanyaan saya, kenapa NIKA STT Sunsugos malah tahun 2009? Dia katakan dia di STT Sunsugos,” ungkap Loózaro lagi.

Dengan berdasarkan fakta dan bukti-bukti itu, lanjut Loózaro, Herman Jaya Harefa kok bisa memperoleh ijasah tanpa menjalani perkuliahan. Dia menegaskan, atas persoalan ini, Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato bahkan sudah meminta secara tegas agar penegak hukum segera menangkap dan mengusut tuntas Herman Jaya Harefa.

See also  Jalin Sinergitas Babinsa dan Babinkamtibmas Komsos Dengan Linmas Bahas Keamanan wilayah Binaan

Loozaro Zebua yang juga Ketua Lembaga Swadaya Gerakan Anak Bangsa (GAB) Nias ini mengungkapkan, kasus ini telah disampaikan ke Mabes Polri di Jakarta. Dan dari respon pihak Mabes Polri kepada Loozaro, disebutkan telah diberikan petunjuk dan arahan, yakni agar  melakukan pengawasan terhadap penangan perkara dengan mempodomani Perkap No 6 tahun 2019 tentang penyidik tindak perkara pidana serta mekaksanakan penyidikan dengan profesional, proposional, obyektif, transparan dan akuntabel. Surat dari Mabes Polri itu ditandatangani oleh Karowassidik Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol  Roycke Herry Langie.

Kemudian, dari data yang dihimpun Loozaro, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT),  telah menyatakan Program Studi  Pendidikan Agama Kristen baru pertama kali mengurus penerbitan SK Akreditasinya tanggal 14 Maret 2015 lalu. “Bahkan, pihak Dirjen Bimas Kristen menyatakan tidak ada SK Pengesahan Ijasah yang dikeluarkan, apalagi dibuat tertanggal 10 Juli 2018. Pernyataan itu telah disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti,” tutur Loozaro Zebua.

Wakil Walikota Gunungsitoli (kiri) Drs. Aroni Zendrato
chronosdaily

Terkait penggunaan ijasah, Rektor IKIP Gunungsitoli, Desman Telaumbanua menyampaikan, SK Program Studi tidak bisa dijadikan sebagai SK Ijasah. “Sah tidaknya ijasah bukan sekolah yang menegaskan itu, tetapi kopertis dan lembaga yang menerbitkan ijin operasional sekolah,” tutur Rektor IKIP Gunungsitoli Desman Telaumbanua.

See also  Gubernur Papua Lukas Enembe Sampaikan Duka Terkait Insiden Pegunungan Bintang

Dia melanjutkan, terkait adanya surat Ombudsman RI yang berdasarkan hasil auditor menegaskan ijasah yang dipakai Herman Jaya Harefa itu batal demi hukum. “Dan itu bisa menjadi petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan penelitian suatu ijasah yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ketika disampaikan bahwa proses pengusutan laporan di kepolisian terkesan lamban dan malah ada yang di-SP3, Herman Jaya Harefa mengelak ada intervensi yang dilakukannya kepada aparat penegak hukum dalam pengusutan laporan atas ijazah palsunya itu. Dia menantang untuk membuktikan intervensi dan atau dugaan sogok yang dilakukannya kepada aparat hukum, agar memendam laporan atas dirinya itu. “Kapan saya terlihat menyogok Polisi?” tutup Herman Jaya Harefa.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nias yang kemudian menangani persoalan ini tidak mau menjelaskan proses yang terjadi. Kasat Reskrim Polres Nias AKP J Tarigan mengatakan, dirinya tidak berhak memberikan tanggapan atas persoalan itu. “Saya tidak berhak memberikan tanggapan, respon maupun klarifikasi,” ujarnya. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *