Dugaan Kriminalisasi, Petani Kepulauan Aru Mohon Perlindungan Hukum Jaksa Agung

Dobo, chronosdaily.com – Dua orang petani yang merupakan warga dari kepulauan terpencil di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku mengaku mengalami kriminalisasi dan dugaan pemerasan yang dilakukan para oknum Jaksa di wilayah itu selama bertahun-tahun. 

Dikarenakan tidak melakukan pelanggaran atas apa yang dituduhkan oleh para oknum Jaksa di Dobo, Kepulauan Aru, kakek petani bernama Salmon Gainau, berusia 61 tahun, dan keponakannya Daud Anthon Ubwarin, berusia 45 tahun, memberanikan diri mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin, di Jakarta. 

Penasihat Hukum Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin, Agustinus Gusty Teluwun menerangkan, sudah sejak bulan Agustus tahun 2016 lalu para oknum Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru itu secara bergantian melakukan upaya kriminalisasi terhadap Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin. 

Salmon Gainau yang adalah seorang petani di Desa Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku itu dituduh oleh para oknum Jaksa telah melakukan tindak pidana korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program MP3KI Tahun 2014 lalu, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru. 

Dugaan penyelewengan yang dituduhkan para oknum Jaksa kepada Kakek Salmon Gainau itu, lanjut Agustinus Gusty Teluwun, adalah mengenai kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan di Kepulauan Aru pada Tahun 2014 itu. 

“Tindakan para oknum Jaksa ini sudah keterlaluan. Kepulauan Aru sangat jauh jaraknya dari Ibukota Negara di Jakarta. Kami tinggal di daerah perbatasan. Tindakan sewenang-wenang sering kami alami. Kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin untuk menindak tegas para oknum Jaksa yang telah melakukan dugaan kriminalisasi terhadap warga di pulau ini,” ujar Agustinus Gusty Teluwun, lewat sambungan telepon, Kamis (20/05/2021). 

Agustinus Gusty Teluwun melanjutkan, sebelum Hari Raya Lebaran 1 Syawal 1442 Hijriah kemarin, oknum Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru kembali menebar teror, bahwa Kakek Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin akan segera dilakukan penahanan. Namun tidak terjadi penahanan. 

See also  Kasus Dana Desa Buron Sejak Maret, Jaksa Ciduk Penilep Dana Desa Lok Baru, Kalsel

“Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin tidak melakukan apa-apa. Tidak korupsi, dan tidak menyelewengkan anggaran Pemerintah. Mereka hanya petani biasa, yang diminta untuk ikut membangun jembatan di kampung. Tetapi mengapa malah mereka ditetapkan sebagai tersangka? Dan dipaksakan harus diproses hukum kedua orang ini saja?” jelas Gusty Teluwun. 

Dia menambahkan, Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin dituduh telah menimbulkan kerugian keuangan Negara mencapai Rp 1 Miliar dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antara Desa Koijabi dan Desa Balatan di Kepulauan Aru pada Tahun 2014 itu. 

Sejak dikriminalisasi oleh para oknum Jaksa pada 2016 lalu, lanjutnya, pekerjaan pembangunan itu terbengkalai. Jaksa malah menuduh Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin telah melakukan korupsi karena pekerjaan tidak selesai. 

“Padahal, pekerjaan itu terhenti dikarenakan dihentikan para oknum Jaksa. Alasannya ditemukan dugaan penyelewengan. Dan semua anggaran maupun semen, alat-alat, balok-balok, besi-besi yang tadinya untuk pembangunan jembatan di kampung itu terbengkalai dan sudah diserahkan kepada Jaksa. Dibiarkan begitu saja,” jelasnya. 

Agustinus Gusty Tekuwun melanjutkan, proses persidangan Praperadilan sudah ditempuh. Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin dinyatakan tidak layak sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun, Jaksa dari Kejari Kepulauan Aru memaksakan harus terus diproses. 

See also  Pjs Gubernur Fatoni Apresiasi FKUB dan BKSAUA Menjaga Kerukunan Umat Beragama

“Bahkan, sekitar tiga hari lalu, Jaksa kembali memanggil Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin, untuk di-BAP ulang. Sebab, tuduhan yang dilakukan Jaksa tidak ada bukti. Maka, Jaksa kini mencari-cari ulang kesalahan yang bisa ditimpakan kepada Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin,” ungkap Gusty. 

Anehnya, lanjut dia, hampir setiap tahun, bahkan setiap ada pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan para stafnya, kasus yang dituduhkan kepada Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin ini diungkit-ungkit para oknum Jaksa itu. 

“Terutama pada momen-momen politik. Seperti pada jelang Pilkada lalu, kasus ini diungkit lagi dan dijadikan bahan untuk menjegal. Sebab, semua orang di desa-desa ini tahu, Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin adalah juga Tokoh Pendiri Gereja di desa, yang juga menjadi Tokoh Masyarakat yang memiliki banyak pengikut,” bebernya. 

Gusty Teluwun merinci, para oknum Jaksa yang diduga terlibat dalam kriminalisasi hukum terhadap Kakek Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin itu sejak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru (Kajari) Andi Panca Sakti, dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dijabat oleh Jaksa bernama Ekaputra SFW Polimpung. Dengan Jaksa Penyelidiknya terdiri dari Jaksa Ardy dan Jaksa Gerald Salhuteru. 

Kemudian, kini pada Tahun 2021 ini, dilanjutkan lagi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru (Kejari Kepulauan Aru) atas nama Sesca Taberina. Dengan Kasubsi Penyidikan Kejari Kepulauan Aru atas nama Jaksa Kadek Asprilla Adi Surya, dan Analis Penuntutan atas nama Jaksa Avel Haezer Matande. 

“Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepulauan Aru. Keduanya bukanlah pejabat. Hanya petani dan yang diminta bekerja membangun jembatan. Mereka hanyalah orang-orang kecil yang tidak bersalah, yang juga kurang melek hukum,” jelas Gusty Teluwun. 

Oleh karena itu, sangat tidak adil tindakan para jaksa dari Kejari Kepulauan Aru itu terhadap Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin. 

“Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin tidak tahu apa-apa. Bahkan, dalam Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ pekerjaan itu, sangat jelas sekali tidak ada pelanggaran. Tidak ditemukan penyimpangan. Bahkan, Jaksa Penyidik dari Kejari Kepulauan Aru, yakni Ibu Sesca Taberina mengakui dan menyatakan itu di ruangannya. Tidak ada penyimpangan. Dan secara sadar dan terang-terangan Ibu Sesca Taberina menyatakan hal itu di hadapan Bapak Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin, dan bersama saya sendiri sebagai Penasihat Hukum,” ungkap Gusty Teluwun. 

Oleh karena itu, Gusty Teluwun meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin dan jajaran petinggi Kejaksaan Agung, seperti Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) Ali Mukartono, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (JamintelDr Sunarta, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (JamwasDr Amir Yanto, untuk memeriksa dan menindak tegas para oknum Jaksa di Kejari Kepulauan Aru, karena telah melakukan dugaan kriminalisasi terhadap petani dan warga yang tidak bersalah. 

“Kami sudah mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin. Kiranya keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan. Dan Bapak Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin dilepaskan dari semua tuduhan hukum yang ditimpakan kepada mereka,” tandas Agustinus Gusty Teluwun. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *