Dewan Pengawas KPK Untuk Mengontrol Kekuasaan Yang Tanpa Batas

chronosdaily
go

Jakarta, chronosdaily.com – Dilahirkannya Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), menurut Petrus Selestinus, adalah sebagai bukti bahwa selama 17 tahun berjalannya Undang-Undang KPK, keberadaaan institusi anti rasuah itu nyaris tanpa kontrol yang memadai. Independesi KPK selama ini juga sering dipertanyakan. Sehingga potensi atau dugaan terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan KPK cukup dirasakan oleh masyarakat, khsusnya Penyelenggara Negara, yang sering jadi target tebang pilih dalam penindakan di KPK.

Petrus mengatakan, sudah sangat banyak keluhan dari penyelenggara Negara dan masyarakat atas praktek tebang pilih dalam penindakan oleh KPK. Dia melanjutkan, masyarakat pencari keadilan juga mengalami praktek kesewenang-wenangan KPK dalam menjerat pelaku atau pelaku lain. “Dengan menciptakan posisi offside bagi pihak-pihak tertentu. Bahkan kesewenang-wenangan melepaskan pelaku lain dengan cara hanya menjadikannya saksi atau tidak diikutsertakan sebagai pelaku turut serta,” ujarnya.

Kabar mengenai adanya praktik tawar menawar penerapan pasal-pasal mana yang mau digunakan terhadap pelaku tertentu, juga sudah santer di KPK. “Hal itu juga sudah banyak diungkap dari jeritan mantan Napi KPK. Namun belum pernah dilakukan audit rorensik. Inilah yang harus dilakukan oleh Firli dkk dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya,” tantang Petrus Selestinus.

See also  Jhon Mainaky Pemegang Mandat Gerakan Rakyat Cinta Indonesia di Amerika Serikat

Bagi Petrus, kekuasaan dan kewenangan yang nyaris tanpa control. Apalagi dengan embel-embel Independen sebagai mahkota berlindungnya, maka banyak pihak yang terkait kasus korupsi sering diintimidasi oleh KPK. “Termasuk, mengintimidasi saksi-saksi dengan narasi yang menyeramkan untuk diekspose ke media. Padahal, UU mewajibkan KPK untuk melindungi saksi. Karena Saksi memiliki peran besar dan menentukan dalam mengungkap sebuah kejahatan korupsi,” ungkapnya.

Dengan adanya Dewas KPK, dia berharap, KPK akan berjalan secara normal dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU KPK hasil revisi. Yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsional, dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia. “Sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa KPK akan sewenang-wenang, arogan dan lain sebagainya itu, bisa diminimalisir,” ujar Petrus.

Perilaku Pimpinan KPK dan Pegawai KPK akan diawasi dan ditindak oleh Dewas KPK. Peran partisipasi publik berupa memberikan laporan atau melaporkan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK kepada Dewas KPK juga bisa dilakukan manakala terjadi malpraktek atau perilaku menyimpang. “Jadi semua sudah terbuka lebar. Apalagi KPK juga wajib membuka diri terhadap pelaksanaan fungsi Dewas KPK ini,” katanya.

See also  Presiden Jokowi Jenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD, Jakarta

Dengan dipilihnya Komjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru, masyarakat Indonesia dan dunia internasional ingin segera melihat warna baru KPK. Dengan tambahan kewenangan, kekuasaan untuk menunjang pelaksanaan 5 tugas besar KPK, yang selama ini stagnan dan diabaikan.

Menurut Petrus, revisi UU KPK justru memberi tambahan wewenang kepada KPK, agar pencari keadilan dan semua pihak yang terkait dengan KPK tidak dizolimi. “KPK akan dengan leluasa melakukan tugas koordinasi, monitor, supervisi, pencegahan dan penindakan, sebagai langkah awal mengefisienkan dan mengefektifkan tugas dan wewenang Polri dan Kejaksaan di bidang Pemberantasan Korupsi yang masih stagnan,” tuturnya. [Jon]

chronosdaily

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.