Clara Panggabean : Utang-Piutang Bukan Ranah Pidana

Utang Piutang Bukan Ranah Pidana

Clara Panggabean, S.H.

Hutang piutang adalah kata yang sudah sangat sering didengar, sehingga tidak asing lagi bagi kita bahkan mungkin hampir semua pihak pernah mengalami baik sebagai orang yang mengutangkan ataupun yang berutang. Utang piutang merupakah kesepakatan antara yang satu dengan yang lain dimana seseorang sebagai kreditur atau yang mengutangkan atau yang memberikan pinjaman, sedangkan yang satu lagi sebagai debitur atau yang berutang yang menerima pinjaman. Sebagai contoh utang piutang dalam waktu tertentu, misalnya si A memberikan pinjaman kepada si B sebesar 10juta pada tanggal 1 Februari 2023 dan akan dikembalikan oleh si B pada tanggal 1 maret 2023.

Dimana ada jumlah utang, ada jangka waktu pengembalian dan ada tanda terimanya. Ternyata dalam jangka waktu yang ditentukan, sekalipun sudah beberapa kali ditagih, si B tidak membayar atau mengembalikannya dengan alasan belum punya uang. Dalam keadaan seperti ini maka timbul pertanyaan secara hukum, apa yang dapat dilakukan si A sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada B yang berutang tersebut untuk pengembalian uangnya, apakah dapat si A melapor ke polisi atau bagaimana.

See also  HUT PDI Perjuangan di Sebulu Berlangsung Khidmat dan Meriah

chronosdaily

Utang-piutang yang terjadi berdasarkan kesepakatan dengan iktikad baik secara hukum adalah masuk ranah perdata, dimana apabila seorang debitur tidak melakukan kewajibannya membayar utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan atau disepakati apalagi sudah diingatkan, maka si B disebut telah melakukan cidera janji, dalam istilah hukum disebut wanprestasi. Secara hukum wanprestasi adalah perbuatan yang masuk ke ranah hukum perdata. Adapun yurisprudensi tentang utang piutang yaitu dalam Putusan MA Nomor Register: 93K/Kr/1969, tanggal 11 Maret 1970 menyatakan : “sengketa utang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.”

Jadi, bilamana ada masalah utang-piutang hal tersebut adalah masalah perdata, bukan pidana sehingga si A tidaklah tepat membuat laporan polisi, karena secara hukum masalah perdata bukanlah domain polisi. Kalau ada laporan tentang cidera janji/wanprestasi, maka seyogyanya polisi harus menolak dan harus menyatakan bahwa hal itu ranah perdata dan bukan pidana. Namun sebagai Kreditur si A dapat menuntut si debitur yang telah lalai (wanprestasi) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memerintahkan agar membayar utang pokok dan bunga apabila ada bunga yang diperjanjikan, dan bila tidak ada  bunga yang diperjanjikan, maka dapat diminta bunga moratoir (bunga yang ditentukan hukum yaitu 6 % per tahun).Sekali lagi, utang-piutang termasuk pinjaman online adalah masuk ranah perdata, bukan pidana.

See also  Emrus Sihombing : Apakah "Titipan" atau "Penugasan" Posisi Komisaris di BUMN?

Clara Panggabean, S.H. adalah advokat, tinggal di Jakarta.

Untuk penjelasan tentang ini dapat dlihat di youtube dengan mengklik link berikut ini : https://www.youtube.com/watch?v=Umr9pPykmWI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *