Christian Watch Meminta Negara Bersikap Tegas dan Tidak Tunduk Terhadap Intoleransi

chronosdaily

Jakarta, chronosdaily.com – Ketua Umum Christian Watch Dr. Joshua B. Tewuh menyatakan keprihatinan atas berlarutnya pelarangan ibadah Natal  di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pelarangan itu disetujui pula oleh Pemerintah setempat dan aparat Kepolisian, dengan dalih ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan Ibadah Natal bagi Umat Kristen di wilayah itu. Penggunaan kata ‘kesepakatan’ sebagai bentuk pelecehan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah.

Ketidakhadiran dan ketidaktegasan negara dengan melakukan pembiaran melalui mengulur waktu dalam melakukan tindakan sebagai bukti Pemerintah melakukan kompromi atau takut terhadap kelompok-kelompok intoleran.

Christian Watch sebagai lembaga resmi berbadan hukum, meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dan Dirjen Bimas Kristen untuk bersikap tegas dan tidak tunduk terhadap kelompok-kelompok dan oknum-oknum intoleran untuk berkuasa di daerah-daerah.

Pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi bahwa pelarangan perayaan Natal di dua kabupaten di Sumatera Barat adalah kesepakatan bersama sangat bertolak-belakang dengan pernyataannya sebagai menteri semua agama. Christian Watch juga mengimbau kepada aras gereja untuk tidak diam dan tidak sekadar bersuara dalam menyikapi kejadian persekusi terhadap gereja di pelosok manapun.

See also  Polsek Kep Seribu Utara Dampingi Sudin Damkar Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Dr Joshua B. Tewuh juga menyinggung beberapa organisasi-organisasi Kristiani lebih sering bersikap wait and see, dan tidak berani mengambil sikap. “Jangan sibuk bikin acara lintas agama tapi ketika ada gereja dipersekusi malah sembunyi dan tak mau peduli. Seringnya justru kaum Muslim moderat yang menyatakan kepedulian terhadap gereja-gereja yang terdzolimi.”

Intimidasi dan diskriminasi terhadap warga kristen dengan menggunakan kekuasaan aparat dan mengemasnya dengan kesepakatan bersama adalah kejahatan kemanusiaan yang layak dihadapkan ke Mahkamah Internasional, tegas Dr Joshua B Tewuh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Protected by Spam Master