Bidang Pengawasan Ompong, Kemana Aja? Lawan Kriminalisasi Hukum Terhadap Kontraktor

Jakarta, chronosdaily.com – Tak selamanya kesalahan atau kekurangan dalam setiap pekerjaan konstruksi atau pembangunan yang menggunakan Anggaran Negara mesti ditimpakan kepada kontraktor yang mengerjakannya. Sebab, kontraktor hanyalah pelaksana pekerjaan, sesuai dengan kontrak dan perjanjian maupun ketentuan-ketentuan yang sudah rigid ditetapkan dalam kontrak pekerjaan.

Sayangnya, hingga kini, tidak sedikit kontraktor yang dijadikan bulan-bulanan dan sasaran pemerasan oleh oknum pemeras yang berbungkus lembaga swadaya masyarakat (LSM), berbungkus media atau wartawan, juga oleh oknum jaksa, oknum polisi dan oknum-oknum lainnya.

Hal itu ditegaskan Advokat Jakarta, Rapen AMS Sinaga menyikapi sejumlah praktik dugaan pemerasan yang dialami oleh kontraktor dalam mengerjakan pembangunan yang menggunakan anggaran Negara dan atau anggaran pemerintah. Menurut pria yang juga Dosen Manajemen dan Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini, praktik-praktik kejahatan yang dilakukan okeh oknum jaksa, oknum polisi, oknum LSM dan oknum-oknum lainnya itu harus dilawan. Dan kemudian ditindaktegas. “Selama ini, banyak kontraktor selalu dijadikan sasaran dugaan tindak pemerasan. Para kontraktor jadi was-was, cemas, ditakut-takuti, diintimidasi bahkan dikriminalisasi oleh para oknum, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang melanggar hukum oleh para oknum itu,” beber Rapen AMS Sinaga, di Jakarta, Minggu (09/02/2020).

Dengan mengalami intimidasi dan kriminalisasi seperti itu, lanjutnya, kontraktor menjadi berantakan. Pekerjaan pun banyak terkendala. “Pola pikir atau watak yang menuduh kontraktor pasti salah dalam melakukan pekerjaannya, tidak selamanya benar. Watak seperti itu harus disingkirkan. Dan praktik itu sangat merugikan Negara dan masyarakat, bahkan pemerintah. Sebab, pekerjaan jadi berantakan dan selalu dibayang-bayangi dengan tuduhan tak berdasar korupsi,” beber Rapen AMS Sinaga.

Rapen yang juga pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jakarta Utara ini mencontohkan, kliennya sendiri mengalami dugaan kriminalisasi, dugaan pemerasan dan juga ancaman-ancaman maupun intimidasi dari oknum LSM bersama oknum-oknum Jaksa di Bagansiapiapi, Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.

Rapen yang jadi Kuasa Hukum sebuah Perusahaan Kontraktor, PT Multi Karya Pratama, mendampingi kliennya itu di daerah Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Karena memang perusahaan itu menang tender dan sedang mengerjakan proyek pembangunan Pelabuhan di Bagansiapiapi. Anehnya, masih dalam proses bekerja, sudah tak sedikit ancaman dan dugaan pemerasan maupun intimidasi dan dugaan kriminalisasi yang dialami oleh PT Multi Karya Pratama (PT MKP) itu di sana.

See also  Kapolres Tana Toraja : Segera Lakukan Tindakan Pencegahan, Tingkatkan Patroli dan Deteksi Dini

“Mulai dari oknum-oknum yang mengaku akamsi (Anak Kampung Sini), atau mengaku warga setempat. Kemudian, oknum mengatasnamakan LSM tertentu, oknum mengatasnamakan media atau wartawan tertentu, oknum-oknum Jaksa dari Kejari Rohil dengan berdalih menjadi TP4D. Semua mereka oknum itu dalam rangka merampok dan mengkriminalisasi klien kami, PT MKP,” ungkap Rapen AMS Sinaga.

Anehnya lagi, lanjut Rapen AMS Sinaga, pihak-pihak yang disebutnya sebagai oknum itu, terutama dari Kejari Rohil berupaya menutup-nutupi praktik busuk yang dilakukan Korps Adhyaksa di Rohil itu. Malah, berupaya membela si oknum jaksa dan mempublikasikan ke media-media setempat dengan memutarbalikkan fakta-fakta. “Kami melaporkan oknum itu ke bagian pengawasan di Kejaksaan Agung di Jakarta. Supaya diproses. Masih menunggu hasil dari Kejagung. Hal yang sama, kami laporkan juga sejumlah media lokal, yang mempublish info hoax tentang klien kami itu ke Dewan Pers di Jakarta. Tak ada konfirmasi, tidak berimbang, dan diduga melanggar Kode Etik Jurnalistik,” tutur Rapen.

Misalnya lagi, lanjut Rapen, pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mempublish pembelaannya lewat media lokal cakaplah.com dan riaupotenza.com. Keterangan dan informasi yang disebarkan Kejari Rohil itu jauh dari fakta-fakta sebenarnya. “Kami sebagai Kuasa Hukum PT Multi Karya Pratama, dengan tegas membantah informasi itu. Bahwa tidak benar tuduhan mereka bahwa klien kami hanya mengada-ada atas pemberitaan sebelumnya. Jika memang dugaan kami tidak benar, silahkan Kejari buka kepada publik, apa yang menjadi persoalan sesungguhnya. Karena pada kenyataannya, pekerjaan yang telah diselesaikan oleh klien kami telah sesuai spesifikasi dan kualifikasi,” bebernya.

Rapen AMS Sinaga

Rapen menegaskan, sejak awal pengerjaan proyek itu harusnya sudah dikawal Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan, sebelum akhirnya TP4D dibubarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru Sanitiar Burhanuddin. “Faktanya, tak pernah ada pengawalan TP4D sejak awal. Bukan kami yang menolak pengawasan TP4D. Karena apa kapasitas kami menolak pengawasan TP4D. TP4D kan aparat,” jelasnya.

See also  Yon Zipur 17/AD Kodam VI/Mulawarman Di Siapkan Misi Perdamaian PBB

Dia juga menyampaikan, proyek yang dikerjakan kliennya itu tidak ada masalah. Adanya informasi dan laporan tentang bangunan mengalami keretakan, ditegaskan Rapen AMS Sinaga, pihaknya juga sudah meminta dan menanyakan kepada ahli. “Menurut ahli, bukan karena pekerjaan, tapi karena kontur tanah yang labil. Silahkan panggil  Ahli untuk menjelaskan ke publik, itu kalau mau fair. Jadi, keretakan terjadi bukan karena pekerjaan klien kami yang jelek. Dan itu tidak ada dikontrak pekerjaan. Itu pun, dengan niat baik berupaya diperbaiki lagi dengan anggaran pribadi perusahaan,” tuturnya.

Rapen juga menegaskan, kliennya PT Multi Karya Pratama selalu pro akif, kooperatif, dan beritikad baik untuk melakukan pembenahan apabila ada yang perlu dibenahi. “Bahkan klien kami sudah melakukan perbaikan kok. Namun entah kenapa pada saat pengerjaan perbaikan, malah dihentikan. Ingat, perbaikan yang dilakukan klien kami dilaksanakan atas inisiatif klien kami itu loh. Bukan karena klien kami salah. Sewaktu melakukan perbaikan, tukang dan para pekerja dihentikan oleh oknum Jaksa dari Kejari Rokan Hilir itu kok,” ungkapnya.

Yang pasti, katanya, pada proses  pelaksanaan proyek itu tidak pernah didampnigi TP4D. Namun tiba-tiba Kasi Intel Kejari Rokan Hilir bernama Farhan meminta sejumlah uang  kepada PT Multi Karya Pratama. “Klien kami tidak merespon permintaan uang dari Kasi Intel Kejari Rokan Hilir bernama Frahan itu. Karena tidak dikasih uang, dia merasa tersinggung. Lalu menyampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Pak Gaos. Yang kemudian, Kajari Rohil Gaos memerintahkan Jaksa Muktar yang waktu itu menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Rohil untuk langsung turun melakukan pemeriksaan secara marathon kepada pihak  PT Multi Karya Pratama,” ungkap Rapen lagi.

Dalam perjalanannya, terjadi mutasi di institusi Adhyaksa. Kasi Pidsus Kejari Rohil, Muhtar dirotasi ke tempat lain. Kini Kasi Pidsus Kejari Rohil dijabat oleh Jaksa Herlina Samosir. Dengan mengikuti dan mendampingi persoalan yang dialami PT Multi Karya Pratama sebagai kliennya itu, Rapen AMS Sinaga juga menemukan keanehan perilaku aparat hokum. Pekerjaan proyek itu mulai diributi oleh seseorang yang mengaku LSM bernama Amir. Diduga, LSM Amir bekerjasama dengan oknum Jaksa di Kejari Rohil untuk menggeruduk pekerjaan yang sedang berlangsung itu.

See also  Disebut Tak Usut Kasus Tragedi Semanggi ST Burhanuddin Ajukan Banding Ke PTUN

“Setelah LSM Amir ke Jaksa itulah baru ada jaksa mengaku sebagai tim dari TP4D datang dan mencoba mempersoalkan pengerjaan proyek itu. Coba, Kajari Rohil panggil saja Jaksa bernama Farhan selaku Kasi Intel saat itu. Dia dan kawan-kawannya yang melakukan dugaan pemerasan dan dugaan kriminaliasi terhadap PT Multi Karya Pratama. Kami sudah laporkan ke Kejagung,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak bangsa yang bekerja sebagai kontraktor, jika tidak diperlakukan secara fair. Nama perusahaan bisa rusak, tidak dipercaya, dan diduga terbunuh karakternya atau terjadi dugaan character assassination terhadap kontraktor. “Semua pekerja yang dilakukan klien kami itu sesuai RAB dan tidak ada masalah. Laporan dan audit serta penyerahan pekerjaan sangat jelas. Perlu kami jelaskan, klien kami itu hanya pelaksana, sesuai dengan RAB, kontrak dan spek. Mengapa malah hendak dikriminaliasi? Jahat sekali oknum-oknum itu,” tuturnya.

Rapen mengingatkan, fungsi pengawasan melekat (Waskat) yang ada di pimpinan Kejaksaan, sepertinya tidak berjalan. Tidak punya taring, dan melempem. Sebab, seharusnya, bagian pengawasan di Kejaksaan bisa menindaktegas para oknum jaksa yang sudah melakukan praktik-praktik pemerasan, intimidasi dan dugaan kriminalisasi, seperti yang telah dialami PT Multi Karya Pratama. “Karena itu, kami masih tetap melaporkan oknum jaksa dan kawan-kawannya ke Kejaksaan Agung. Karena merekalah yang berupaya mencari-cari alasan untuk mempersoalkan pekerjaan klien kami. Dan bahkan para oknum itu berupaya mengkriminalisasi klien kami,” ujar Rapen. [Jon]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.