Berkelit Alasan Tak Ada Ijin, Aparat Negara di Sumbar Legalkan Pelarangan Ibadah Natal

chronosdaily
go

chronosdaily

Jakarta, chronosdaily.com – Aparat pemerintah dan aparat keamanan di Sumatera Barat berlindung dan berkelit di balik alasan masalah perijinan, sehingga kemerdekaan beribadah bagi Umat Kristiani seperti Ibadah Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dilarang. Pastor Kepala Paroki Santa Barbara Sawahlunto, Sumatera Barat, P Frelly Pasaribu, Pr. Menurut Pastor Frelly Pasaribu, pelarangan pelaksanaan Ibadah Natal bagi Umat Kristiani yang terjadi di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat adalah unsure kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan aparat keamanan di wilayah itu.

“Beberapa hari ini viral pemberituhuan tentang adanya pelarangan kembali terhadap umat Kristiani, khususnya Katolik di Stasi Santa Anastasia Sikabau, Kabupaten Dharmasraya dan Stasi Santo Paulus Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung. Ini benar dan sungguh-sungguh terjadi. Tetapi ada pihak-pihak menafikan ini,” tutur pastor Frelly Pasaribu, dalam keterangannya, Minggu (22/12/2019). Frelly membeberkan, berawal dari niat baik Umat Kristiani di wilayah itu yang membuat Surat Pemberitahuan Kegiatan Ibadah Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, yang ditujukan kepada Kepolisian, Wali Nagari, Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan lain-lain.

Niat baik berupa inisiatif menyurati pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pelaksanaan Ibadah Natal dan Tahun Baru itu dilakukan, dilatarbelakangi pada tahun sebelumnya dipersulit dengan alasan tak ada pemberitahuan. “Ternyata niat baik kami ditanggapi dengan penolakan dan pelarangan untuk mengadakan Natal, Tahun Baru dan beribadat, oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi,” ungkap Pastor Frelly Pasaribu.

Umat Kristiani di Sumatera Barat, lanjutnya, memohon diberi ijin untuk melaksanakan Ibadah Natal dan Tahun Baru, serta menjalankan peribadatan selayaknya sebagai Umat Beragama di Indonesia. “Kami mohon dia dan dukungan, agar kiranya kami dapat melaksanakan Ibadah Natal dan Tahun Baru, melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru serta beribadah kembali. Serta kelak, ijin untuk memiliki tempat ibadah yang tetap dan resmi bisa diperoleh, agar kami nantinya dapat beribadah dengan tenang dan aman untuk memuji dan memuliakan Tuhan,” tutup Pastor Frelly Pasaribu.

See also  Meski Ada Serangan Virus Corona, Buruh Tetap Gelar Aksi Besar-Besaran Tolak Omnibus Law

Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat, Hendri menjelaskan kalau Umat Kristen tidak dilarang melakukan ibadah Natal di Sumatra Barat. Namun, mereka membatasi perayaan Natal di luar tempat ibadah. Hal ini menurut Hendri merupakan hasil kesepakatan untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Kesepakatan ini sudah dibahas oleh Kemenag bersama Forkopinda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh masyarakat. Rapat koordinasi untuk membahas persiapan perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung ini sudah dilakukan pada 16 Desember lalu, sebelum mencuat pemberitaan soal pelarangan perayaan Natal di media. Menurut Hendri, rakor berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Kamang Baru. Hadir juga, perwakilan masing-masing agama, ninik mamak, pemuda, dan perwakilan Kesbangpol.

“Rakor menyepakati untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan umat beragama. Pelaksanaan ibadah umat Kristen tidak dilarang. Namun, kalau berjamaah silakan dilaksanakan di tempat resmi yang sudah disepakati,” tutur Hendri seperti tertulis dalam siaran pers, Minggu (22/12/2019). Hendri mengatakan, rakor kerap digelar menjelang perayaan hari besar, termasuk Natal. Khusus Natal di Dharmasraya dan Sijunjung, ada kesepakatan yang sudah berlangsung sejak 2005.

Kesepakatan ini dilakukan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, dengan umat kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru. Kesepakatan itu juga dibahas dalam Rakor. Menurutnya, masyarakat bersepakat untuk tidak melarang satu sama lain melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing.

Namun, jika dilakukan berjemaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, maka pelaksanaannya di rumah ibadah resmi di gereja dan memiliki izin dari pihak terkait. Dia melanjutkan, rumah ibadah berbeda dengan tempat ibadah. Kalau tempat ibadah, maka setiap umat beragama bebas menjalankan ibadah di mana saja. Berbeda dengan itu, rumah ibadah terkait tata kota, tata ruang, IMB, dan lainnya, juga dari sisi sosial. “Karena kalau konsepnya rumah ibadah, maka bangunan itu adalah bangunan khusus sebagai tempat akomodasi ritual keagamaan agama tertentu,” ujarnya.

See also  Seruan Bebaskan Aktivis Dandhy D Laksono Ramai

Rumah ibadah juga menjadi tempat penyelenggaraan ritual keagamaan yang tidak hanya diikuti satu dua orang, tapi bisa mencapai ratusan orang. Hal ini, langsung atau tidak langsung akan terkait dengan persoalan sosial di lingkungan sekitarnya. “Karena di Dharmasraya tidak ada rumah ibadah berupa gereja, maka masyarakat bersepakat perayaan Natal bersama itu dilakukan di Sawahlunto, bukan di Dharmasraya dan Sijunjung. Karena di dua kabupaten itu nggak ada gerejanya. Jadi kami sudah bermusyawarah, membahas perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung,” katanya.

Terkait munculnya pemberitaan soal pelarangan ini, Hendri mengaku bahwa pihaknya sudah membentuk tim yang meninjau lokasi. Tim ini terdiri atas Kasubbag Kerukunan Umat Beragama, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumbar, Kasi Kepenghuluan, Kasi Kemitraan Umat. “Alhamdulillah, masyarakat sampai saat ini aman dan rukun,” imbuhnya.

Sedangkan pihak Mabes Polri menyampaikan, Umat Kristiani di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya dan Nagari Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, hanya bisa merayakan Hari Natal di gereja yang resmi, bukan di ruang publik secara besar-besaran.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, situasi ini sebenarnya bukan hal baru, karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara warga di dua daerah tersebut sejak lama. “Ada sebuah konsensus perjanjian dengan masyarakat setempat bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah ini pertama adalah dipersilakan melaksanakan ibadah Natal seperti biasa di tempat ibadah resmi dan juga dirumah secara pribadi. Namun, bila ada melaksanakan secara jamaah di rumah diminta oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakannya di tempat ibadah resmi, jadi sekali lagi tidak ada larangan itu,” ujar Asep kepada wartawan di Hotel Bidakara, Kamis (19/12/2019).

See also  Kelurahan Tugu Selatan Menabung 60 Kilogram Sampah Plastik Dari Hasil Gerebek Lumpur

Asep menambahkan, pihak keamanan yang terdiri dari TNI/Polri, dalam hal ini hanya bertugas menjaga perjanjian itu dan menjamin keamanan umat Kristiani dalam menjalani Ibadah Hari Natal. “Jadi pihak kepolisian bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten untuk betul-betul menjaga konsensus ini, supaya semuanya bisa terjaga dan pihak kepolisian khususnya di-back up oleh TNI dan pemerintah daerah memberikan jaminan itu, bahwa tidak ada sama sekali larangan pelaksanaan ibadah menjelang Natal ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, sejak tahun 1985, umat Katolik yang menetap di Nagari Sikabau melakukan kebaktian di sebuah rumah. Namun pada awal 2000, sekelompok warga menolak dan membakar rumah tersebut. Akibat tindakan itu, umat Katolik di Kampung Baru tidak diizinkan untuk melaksanaan kebaktian dan merayakan Natal bersama sejak 2004-2018.

Ketua Umum Stasi Katolik setempat Maradu Lubis telah berupaya menjalin koordinasi dengan pemerintah dan kelompok masyarakat setempat pada 2010 hingga melapor ke Komnas HAM Sumbar pada 28 Maret 2018. Namun hingga sebulan kemudian, Pemkab Dharmasraya tak kunjung merespons surat permohonan klarifikasi yang dilayangkan Komnas HAM.

Nasib serupa juga dialami tiga denominasi di Nagari Sungai Tambang. Mereka dilarang melakukan ibadah berjamaah di kawasan yang kerap terjadi masalah antaragama setiap tahunnya. Polsek setempat sempat mempertanyakan legalitas rumah yang dijadikan tempat ibadah umat Kristen jamaat HKBP, GBI maupun Katolik. Terkait hal itu, pihak kecamatan berusaha mengundang pimpinan dan perangkat setempat untuk menggelar rapat koordinasi pada 16 Desember 2019. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.