Belum Digarap KPK dan Kejaksaan, Pengembangan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Banjarmasin, chronosdaily.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diminta segera memanggil dan memeriksa salah seorang petinggi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), berinisial SAH, karena diduga terkait pada kasus korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI), Haris Budiman menyampaikan, setiap oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi pada OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan itu harusnya segera diperiksa dan ditindaklanjuti. KPK, lanjut Haris Budiman, hendaknya segera memanggil dan memeriksa secara seksama adanya dugaan keterlibatan oknum Jaksa itu. 

Demikian pula, katanya, Kejaksaan Agung, khususnya Bidang Pengawasan atau Jamwas, mesti segera turun melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap Jaksanya yang diduga turun bermain dalam kasus OTT KPK tersebut. 

“Jaksa adalah salah satu Aparat Penegak Hukum atau APH di Indonesia. Jika ada oknum Jaksa, apalagi sekelas petinggi di tingkat Provinsi, maka hendaknya segera dipanggil dan diperiksa. Jangan sampai masuk angin. Sebab, biasanya, orang-orang seperti itu yang paling sering melanggengkan korupsi itu sendiri,” tutur Haris Budiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (08/10/2021). 

Haris Budiman mengingatkan, seperti yang terjadi pada kasus yang membelit Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dikabarkan bahwa ada enam oknum penyidik KPK yang menjadi kaki tangan politisi Golkar itu di dalam KPK. 

Sehingga, sewaktu-waktu ada urusan atau praktik mafia hukum yang hendak dimainkan, maka para oknum penyidik itu yang akan bermain di dalam KPK untuk kepentingan Azis Syamsuddin. “Jangan biarkan enak-enakan tidur oknum-oknum seperti itu. Mesti segera ditindaklanjuti, dan dibongkar tuntas keterlibatannya,” jelas Haris Budiman. 

Menurutnya, terkait kasus OTT KPK di Kabupaten HSU, Kalsel itu, oknum petinggi Kejati Kalsel yang namanya disebut terlibat itu harus segera diproses. “Mesti diproses secara pidana di KPK. Dan juga diproses secara internal atau pengawasan oleh Kejaksaan,” ujarnya. 

Namun, lanjut Haris, oknum petinggi Kejati Kalsel itu seperti hampir tak tersentuh. Jika tidak segera diperiksa dan dihukum, maka diduga KPK dan Kejaksaan Agung masuk angin. 

“Penegakan hukum untuk membongkar ulah korup para oknum APH seperti itu jangan sampai masuk angin. Mereka-mereka yang seperti itulah yang selama ini merusak proses penegakan hukum. Dan malah hendak mencari keuntungan pribadi dari persoalan korupsi yang tengah diusut,” tutur Haris Budiman. 

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan, KPK tidak berhenti melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu. 

Buktinya, lanjut Fikri, pada Jumat (01/10/2021), penyidik KPK memanggil dan memeriksa Bupati SHU, Abdul Wahid di KPK. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, di Jakarta. “Yang bersangkutan (Bupati HSU Abdul Wahid) diperiksa sebagai Saksi untuk Tersangka MK (Maliki) dan kawan-kawannya,” ujar Ali Fikri. 

Ali Fikri melanjutkan, Bupati HSU, Abdul Wahid hadir. Dalam pemeriksaan itu, lanjut Ali Fikri, Bupati HSU, Abdul Wahid dikonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan lelang pekerjaan dan permintaan komitmen fee untuk beberapa proyek pada Dinas PUPRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dilakukan oleh Tersangka Maliki dan pihak terkait lainnya. 

“Selain itu, dikonfirmasi juga terkait adanya barang bukti sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan oleh Tim KPK beberapa waktu lalu,” ujar Ali Fikri. 

Sedangkan untuk pemanggilan dan pemeriksaan dugaan keterlibatan Kepala Seksi Ekonomi Moneter Kejaksaan Tinggi Kalsel (Kasi Ekonomi Moneter Kejati Kalsel), Sahrul Arif Hakim, KPK masih menunggu langkah selanjutnya dari penyidik. 

Sebelumnya diberitakan, seorang oknum petinggi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK itu. 

Hal itu berdasarkan pengembangan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi pada Kamis (23/09/2021) lalu. 

Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Provinsi Kalsel. Dari kesepuluh saksi yang diperiksa itu terdapat nama salah seorang petinggi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), yakni Kepala Seksi Ekonomi Moneter Kejaksaan Tinggi Kalsel (Kasi Ekonomi Moneter Kejati Kalsel), Sahrul Arif Hakim. 

Mereka dipanggil KPK untuk pemeriksaan sebagai saksi yakni Muhammad Taufik Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rakhmani Nor yakni Kabid Bina Marga (PPK Bina Marga), H Radi atau Abraham Radi yakni Kabid Cipta Karya, Haji Kati Kontraktor di Dinas Bencana Alam. 

Kemudian, Haji Upik Kontraktor, Haji Zakir  Kontraktor, Syahrul  Kasie Ekonomi dan Moneter. Selanjutnya, ada Erik  PT Dindo Borneo Bratama atau Wiraswasta, H Rakhmadi Effendie (PT Seroja Indonesia Wiraswasta. Serta Hj Hairiyah ST MT PNS atau Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

“Pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel tahun 2021-2022, bertempat di BPKP Provinsi Kalsel,” ujar Ali Fikri. 

Terkait pemanggilan dirinya, Kasi Ekonomi Moneter Kejati Kalsel, Sahrul Arif Hakim mengaku tidak memenuhinya. 

“Tanggal 23 September 2021, saya berada di kantor Kejati Kalsel. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, pada tanggal 23 September 2021 yang dipanggil adalah Kasie Ekonomi dan Moneter Bagian Pembangunan HSU,” jawab Kasi Ekonomi Moneter Kejati Kalsel, Sahrul Arif Hakim ketika dikonfirmasi wartawan lewat sambungan Whatsapp, Jumat malam (01/10/2021). 

Namun, Sahrul tidak menanggapi mengenai adanya pemanggilan dari KPK kepada dirinya. Kemudian, dari penelusuran, bagian Kasie Ekonomi dan Moneter Bagian Pembangunan HSU tidak ditemukan bernama Sahrul. 

Yang ada, yakni Kepala Seksi Ekonomi Moneter Kejaksaan Tinggi Kalsel (Kasi Ekonomi Moneter Kejati Kalsel), Sahrul Arif Hakim. 

Untuk para Jaksa yang melakukan penyelewengan atau diduga terlibat korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Burhanuddin telah menegaskan akan menindak tegas. 

Hal itu ditegaskan Burhanuddin saat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, pada Selasa (05/10/2021) lalu. 

Burhanuddin mengatakan, penegakan sanksi yang tegas, juga sangat diperlu diterapkan kepada setiap jaksa yang melanggar. “Bina apabila pegawai yang melanggar masih dapat diperbaiki perilakunya. Dan hukum bagi mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi pegawai yang lain,”  ujar Jaksa Agung Burhanuddin. 

Penegakan disiplin ke dalam internal Kejaksaan dan pelayanan prima dalam memberikan kecepatan respon atas aduan masyarakat akan berdampak meningkatnya public trust. “Dengan adanya public trust masyarakat, Kejaksaan hebat dapat kita wujudkan,” ujar Budhanuddin. 

See also  Kolaborasi Dengan FKLU, Pemkot Jakut Siap Ikut Pemenuhan Hak Lansia

Jaksa Agung Republik Indonesia juga mengatakan, pengawasan merupakan elemen vital sebagai early warning system atau sistem peringatan atau deteksi dini untuk melihat potensi pelanggaran. 

Secara garis besar terdapat 3 unsur yang terkandung dari fungsi pengawasan yaitu, Pertama, Menjaga sebagai unsur pencegahan. Kedua, Membina sebagai unsur perbaikan. Ketiga, Menghukum sebagai unsur penjeraan. “Unsur 3M tersebut harus menjadi landasan atau suatu asas bagaimana pengawasan bekerja. Cegah dahulu sebelum terjadinya perbuatan indisipliner agar institusi tetap terjaga marwahnya,” lanjut Burhanuddin. 

Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, kata Burhanuddin, harus mampu mendudukkan instrumen penjatuhan hukuman sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan. 

Oleh karena itu, berat ringannya hukuman harus didasarkan pada tujuan membina pegawai itu sendiri.  Artinya, lanjutnya, harus mampu memberi ruang bagi pegawai untuk memperbaiki diri, kecuali dalam hal pelanggaran disiplin yang berat.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *