Ada Pimpinan KPK Mengundurkan Diri, Tak Ada Kewajiban Presiden Keluarkan Perppu

Jakarta, chronosdaily.com – Pimpinan KPK yang menyatakan pengunduran dirinya dengan kesadarannya sendiri, tidak berurusan dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden. Hal itu ditegaskan Pakar Hukum sekaligus salah seorang Tim Perumus Pembuatan Undang-Undang KPK, Prof Romli Atmasasmita, dalam Diskusi Hukum yang digelar Journalist Of Law Jakarta (JLJ), di Boplo Room Meeting, Lantai 2, Restauran Gado-Gado Boplo, Jalan Panglima Polim IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/09/2019).

Diskusi Hukum bertema Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik Di Bawah Kepemimpinan Agus Cs itu, menghadirkan Prof Romli Atmasasmita sebagai narasumber. Juga ada Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing dan Mantan Komisioner KPKPN, yang juga Advokat Peradi, Petrus Selestinus.

Prof Romli Atmasasmita mengatakan, proses pemilihan pimpinan KPK mengikuti tata cara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, tidak boleh serampangan juga pimpinan KPK menyatakan mengundurkan diri secara sepihak. “Kalau ada pimpinan KPK yang mengatakan mundur, ya mundur saja.Cuma, ya mulut harus dijaga. Mestinya mikir dulu sebelum ngomong mundur. Sebab, proses seleksi mereka itu dilakukan dengan baik, bagus, transparan dan dengan tatacara yang benar. Ini malah menyatakan mundur kan merusak itu,” tutur Prof Romli.

Menurut Guru Besar Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, dirinya sendiri melihat, ada banyak hal yang perlu dibenahi di dalam KPK. Bukan hanya urusan eksternalnya saja, tetapi juga diinternal perlu dibenahi. Karena itulah, melakukan revisi Undang-Undang KPK, lanjut Prof Romli, adalah sebagai salah satu upaya melakukan pembenahan itu.

Lagi pula, lanjutnya, usia KPK sudah 17 tahun, tentu perlu ada evaluasi sepanjang usia itu. Faktanya, makin kesini-sini, KPK sering semakin tidak terkontrol, dan terkesan semau-maunya saja mengusut perkara korupsi. “Sudah layak dilakukan evaluasi. Secara sosiologis, dukungan masyarakat juga makin menurun kepada KPK. Secara yuridis formal, usia evaluasi UU sudah bisa dilakukan, sebab sudah 17 tahun. Ada sejumlah kewenangan yang sangat besar di KPK, yang saya lihat kini malah diselewengkan,” tuturnya.

Prof Romli juga merasa, sebagai salah seorang Tim Perumus Pembentukan UU KPK waktu itu, merasa bertanggungjawab, dan perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan. “Revisi UU KPK, menjadi salah satu cara untuk meluruskan kembali hal-hal yang sudah seleweng itu,” ujarnya lagi. Jika dilihat dari argumentasi komparatif dengan instansi aparatur hukum lainnya, menurut Prof Romli, saat ini KPK tidak lebih banyak mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Sebut saja, lanjutnya, di tahun 2017 saja, KPK hanya sanggup mengembalikan sebesar Rp 728 miliar ke kerugian Negara. Kejaksaan, mengembalikan sebesar Rp 6 triliun kerugian keuangan Negara dan kepolisian mengembalikan sebesar Rp 3 triliun kerungian keuangan Negara.

Memang, KPK banyak juga baiknya dan keberhasilannya. Akan tetapi, banyak juga hal-hal yang sudah melenceng yang terjadi saat ini. Misal, lanjut Prof Romli, mengenai Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3, sekarang ini diduga sering diselewengakan oleh KPK. “Apa bedanya dengan institusi hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, jika mengenai SP3 saja bisa dipermain-mainkan? Kemudian, saya mendengar, SP3 di KPK bisa diperjualbelikan. Kalau ini terjadi, berarti sudah diselewengkan,” katanya.

Bagi Prof Romli, tidak ada yang sempurna dalam pemberantasan korupsi. Tidak juga KPK. Keberhasilan dan kebaikan yang dilakukan KPK, tetap harus dikembangkan dan diapresiasi. Namun, tindakan-tindakan fatal, tidak boleh ditolerir. “Yang fatal, bagi penegakan hukum, misalnya, menetapkan seseorang sebagai tersangka, tanpa bukti. Nah, itu sangat fatal bagi penegakan hukum. Dan itu terjadi di KPK yang sekarang juga,” ujarnya.

Selama ini, kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lanjut Prof Romli, mandeg. Dikarenakan masing-masing institusi penegak hukum memiliki egoisme dan saling menyerang. Padahal, ada kewajiban untuk melakukan saling supervisi, koordinasi dan saling menguatkan. “Faktanya, saya lihat di Kepolisian dan Kejaksaan, mereka menyatakan arogansi dan egoism masing-masing sangat tinggi. KPK terlalu arogan dan egois. Sehingga supervisi dan koordinasi tidak berlangsung baik. Ya akhirnya tetap saja jalan sendiri-sendiri,” ujar Romli.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing mengatakan, seorang pejabat publik, yang menjabat di lembaga pemerintahan, lembaga Negara, atau lembaga penegakan hukum, tidak boleh asal-asalan mengeluarkan pernyataan.

Pernyataan salah seorang pimpinan KPK untuk mundur dari lembaga antirasuah itu, lanjut Emrus, adalah bukti bahwa dirinya sendiri yang menarik diri. “Jadi, secara tata Negara, tidak ada keharusan Presiden misalnya, untuk mengeluarkan Perpu atas mundurnya pimpinan KPK. Sebab, jelas sekali, syarat-syarat keluarnya perpu kan ada. Nah selain karena meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Itu tidak perlu Perpu dong. Kalau sudah menyatakan mundur, ya mundur saja,” tutur Emrus Sihombing.

Emrus mengatakan, seorang pejabat publik harus konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan ucapan dan tindakannya. “Ibarat kata, orang yang kawin, sudah cerai, mau kawin lagi kembali,” ujarnya. Bahkan, lanjutnya, dari pendekatan teori ilmu komunikasi, seorang pejabat yang sudah menyatakan mundur, sudah terekam di benak masyarakat, dan itu tidak mungkin dihapus atau ditarik kembali. “Itu sudah terpatri di publik. Apalagi di era sekarang, jejak digital tidak bisa begitu saja ditarik lagi. Sampai anak cucu nantinya, ya itu akan terpatri,” ujar Emrus.

Emrus juga menyoroti adanya perpecahan di KPK. Sebab, sebagai sebuah wadah, para karyawan KPK tidak selayaknya melakukan protes dengan cara mengklaim mereka bersih sendiri. “KPK, dan semua instrument di dalamnya, harus patuh dan tunduk kepada Undang-Undang, maupun proses yang terjadi secara ketatanegaraan kepada KPK,” ujarnya.

Justru, menurut dia lagi, aksi protes yang dilakukan orang-orang internal KPK itu, semakin menguatkan opini publik, bahwa ada yang tidak beres di dalam, yang sengaja ditutup-tutupi. “KPK tidak berpolitik. Jadi janganlah dibuat gerakan-gerakan politik di dalam KPK. Demikian pula instansi penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Untuk pembenahan KPK, menurut dia, perlu dibongkar semua kejanggalan yang selama ini terjadi di KPK. Kepatuhan dan transparansi sangat dibutuhkan. Loyalitas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh internal dan eksternal KPK. “Jadi, tidak perlu ada dikotomi internal maupun eksternal KPK. Semuanya harus patuh dan loyal, serta tidak menutup-nutupi pemberantasan korupsi,”  ujar Emrus lagi. Para karyawan dan pekerja KPK, lanjutnya, harus professional, berintegritas, netral dan independen. “Tidak boleh ada perpecahan, internal atau eksternal. Mutlak harus independen, professional dan netral,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya lagi, sebuah sistem pemberantasan korupsi di KPK harus lebih canggih dan transparan. Hal itu perlu dipastikan dan revisi UU KPK tadi. “Mutlak, ke depan kita harus membuat model pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan Perguruan Tinggi. Itu tidak sulit. Itu mudah kok. Harus ada kepastian netralitas, independen dan professional, serta transparansi,” ujar Emrus Sihombing.

Sedangkan, mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menekankan, upaya pencegahan yang maksimal tidak pernah dilakukan di KPK. Seharusnya, ribuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah ada di tangan KPK, itu ditelaah dan dijadikan pintu masuk pemberantasan korupsi. “Jadi, LHKPN itulah harusnya dijadikan pintu masuk. Men-trigger pemberantasan korupsi. Nah itu selama ini tidak maksimal. Malah numpuk begitu saja. Ada mungkin ribuan bahkan jutaan LHKPN di KPK, tidak dijamah,” ujar Petrus Selestinus.

Diskusi itu diikuti wartawan, mahasiswa dan juga para pegiat anti korupsi. Koordinator Jakarta Law Journalist (JLJ) Edward Bivi Panggabean menyampaikan, diskusi itu untuk memperkuat pemahaman dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Bukan untuk saling pro kontra, tetapi kita membuka wacana publik, dan mencoba melihat secara obyektif, apa persoalan sebenarnya di KPK dan pemberantasan korupsi,” ujar Edward. [Jon]

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *